NARASITA, JAKARTA — Wakil Ketua III DPRD Sulawesi Tengah, H. Ambo Dalle, mendorong pemerintah pusat membuka kembali moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang bagi aspirasi daerah yang selama ini memperjuangkan pemekaran wilayah.
Dorongan itu disampaikan Ambo Dalle saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Calon Daerah Otonomi Baru yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI di Jakarta bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulawesi Tengah, Sri Indraningsih Lalusu.
Forum tersebut menjadi wadah bagi perwakilan daerah untuk membahas berbagai persoalan terkait pemekaran wilayah, termasuk kebijakan moratorium yang masih membatasi proses pembentukan daerah otonomi baru.
Kehadiran Ambo Dalle dalam Rakernas tersebut menjadi bagian dari upaya membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional. Pembahasan mengenai DOB dinilai perlu terus dilakukan agar kebutuhan dan kesiapan daerah yang mengusulkan pemekaran mendapat perhatian dari pemerintah pusat.
Selain menyangkut penataan wilayah administratif, pemekaran daerah berkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan, dan memperluas pemerataan kesejahteraan.
Namun, pembentukan daerah baru juga memerlukan kajian menyeluruh, termasuk kesiapan administrasi pemerintahan, potensi wilayah, serta kemampuan keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam Rakernas tersebut, Ketua Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, turut menekankan pentingnya pembukaan kembali moratorium agar aspirasi daerah dapat dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Yang menjadi salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali. Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Rakernas itu juga membahas pengaturan dan distribusi keuangan daerah. Aspek fiskal menjadi perhatian karena daerah yang baru terbentuk membutuhkan dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan pemerintahan, membangun infrastruktur, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara dari tingkat nasional, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Melalui forum tersebut, aspirasi pemekaran daerah diharapkan terus dikomunikasikan antara pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, dan pemerintah pusat. Pembukaan kembali moratorium menjadi salah satu isu yang didorong untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.








