Narasita com- Palu, – Wakil Ketua I DPRD Sulawesi Tengah, Aristan, mendesak Gubernur baru, Anwar Hafid, untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan mendesak yang menjadi pekerjaan rumah pemerintahan sebelumnya.
Hal itu disampaikan Aristan usai menghadiri rapat paripurna serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur Sulteng di Gedung DPRD Sulteng, Senin (3/3/2025).
Ia menyoroti pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap persoalan ekonomi rakyat, khususnya di wilayah ekspansi pertambangan dan perkebunan sawit yang masih menyisakan konflik lahan, sosial, dan lingkungan.
“Saat ini, kita akan fokus pada tuntutan agar Gubernur baru menjawab persoalan-persoalan paling nyata yang menjadi pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Gubernur sebelumnya. Salah satu yang mendesak adalah masalah ekonomi rakyat, terutama di wilayah ekspansi pertambangan dan perkebunan sawit,” ujar Aristan.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria harus menjadi prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinan Anwar Hafid. Ia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari konflik lahan yang belum terselesaikan.
“Konflik agraria sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah terdampak ekspansi sawit dan pertambangan. Ini adalah pekerjaan lama yang belum terselesaikan dan menjadi tanggung jawab Gubernur saat ini,” tegasnya.
Aristan juga menyinggung kasus sengketa lahan antara Serikat Petani di Morowali Utara dengan PT Ana, anak perusahaan Astra, yang diduga beroperasi tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Menurutnya, tanpa HGU, perusahaan tersebut tidak memiliki kewajiban membayar pajak dan kontribusi lainnya kepada daerah.
“Ini adalah bentuk kejahatan perkebunan yang harus segera ditindaklanjuti oleh Gubernur baru,” kata Aristan.
Selain itu, ia meminta pemerintah daerah menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap petani. Ia menyoroti laporan pemanggilan delapan petani oleh kepolisian akibat mempertahankan hak atas tanah mereka.
“Polda seharusnya lebih cermat dalam menindaklanjuti laporan dan tidak melakukan kriminalisasi terhadap petani,” ujarnya.
Aristan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jika berbagai persoalan ini dapat diselesaikan sejak awal, maka jalannya pemerintahan ke depan akan lebih baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat kembali terbangun.(Kib)
