Narasita com- Palu, – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghadiri langsung pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) dan Forum Perangkat Daerah Provinsi Sulteng Tahun 2025 yang digelar di Ruang Rapat Nagana, Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Rabu (9/4).
Ketua DPRD Provinsi Sulteng diwakili oleh Wakil Ketua I, Aristan, didampingi Ketua Komisi I, II, III, dan IV. Kehadiran unsur pimpinan DPRD ini menjadi bentuk dukungan terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan yang sinergis dan partisipatif.
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulteng, dr. Reny A. Lamadjido. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi, Dra. Novalina, Kepala Bappeda Provinsi Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, serta sejumlah pejabat daerah, kepala OPD lingkup Pemprov Sulteng, kepala Bappeda kabupaten/kota se-Sulteng, dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang mengikuti secara virtual.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya pelaksanaan Rakortekrenbang dan Forum Perangkat Daerah sebagai wadah sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026.
Hal ini, menurutnya, bertujuan untuk menjamin keselarasan indikator makro dan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional.
“Sinergitas kebijakan pusat dan daerah menjadi perhatian utama dalam perencanaan, seiring dengan agenda prioritas pembangunan nasional dalam kerangka RPJMN 2025–2029 yang mencakup pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan pembangunan SDM berkualitas,” kata dr. Reny.
Tema pembangunan Provinsi Sulteng dalam RKPD 2026, lanjutnya, mengusung semangat “Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Industri untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif”.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Aristan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut. Ia berharap hasil Rakortekrenbang dapat menjadi acuan dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran, waktu, dan sinergis.
“Pokok-pokok pikiran DPRD yang dihimpun melalui reses, RDP, dan kunjungan kerja harus menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah, karena itu merupakan representasi langsung dari aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Senada dengan Aristan, para ketua komisi DPRD lainnya—Dr. Ir. Bhartolomeus Tandigala (Komisi I), Hj. Arnila H. Moh. Ali, (Komisi III), dan H. Moh. Hidayat Pakamundi, (Komisi IV), serta Wakil Ketua Komisi II Sonny Tandra, —turut menyampaikan saran dan masukan konstruktif dalam proses penyusunan RPJMD dan RKPD agar sejalan dengan kebijakan nasional.
Para legislator berharap agar kolaborasi yang terjalin antara DPRD dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat demi terwujudnya pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tengah.(Rlis)
