Narasita.com- PALU – Anggota DPRD Kota Palu Yang juga menjabat Ketua Komisi A, Irsan Satriya, menanggapi berbagai keluhan dan aspirasi warga saat kegiatan reses yang digelar di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Besusu Timur, Selasa(15/7/2025).

Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan infrastruktur dan pelayanan publik mengemuka, mulai dari jalan rusak, proyek penggalian , hingga keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Menjawab pertanyaan warga terkait belum terlaksananya sejumlah proyek, Irsan menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran secara nasional menjadi salah satu faktor utama tertundanya berbagai program, termasuk di Kota Palu.

“Kemarin itu perintah langsung dari Presiden Prabowo melalui Menteri Keuangan, ada revisi besar-besaran terhadap anggaran. Jadi kegiatan di Pemerintah Kota Palu dari Januari sampai Juli ini banyak yang belum jalan,” kata Irsan.

Namun, ia memastikan beberapa proyek yang sebelumnya direncanakan masih masuk dalam perencanaan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) OPD terkait, seperti Dinas PU.

“Termasuk Jalan Tatabatu, itu masih dalam pantauan kami. Minggu depan ada pembahasan percepatan anggaran perubahan, yang biasanya di bulan September, kini dimajukan ke Juli karena serapan anggaran tahun 2025 masih rendah,” ujarnya.

Terkait keluhan pembayaran PBB, Irsan menyampaikan bahwa regulasi nasional mengatur ketat hal tersebut, namun Pemerintah Kota Palu pernah memberikan relaksasi hingga 75 persen.

“Kalau tidak salah, waktu itu warga hanya perlu membayar 25 persen dari total PBB. Info terakhir, relaksasi ini kemungkinan akan diberlakukan lagi bertepatan dengan HUT Kota Palu pada September, Nanti saya akan koordinasi ,” jelasnya.

Ia juga meminta camat dan lurah untuk aktif menyosialisasikan kebijakan semacam ini kepada RT dan masyarakat.

“Banyak warga yang tidak tahu. Padahal info itu biasanya sudah beredar di media sosial,” imbuhnya.

Di akhir reses, Irsan berkomitmen menambah alokasi anggaran aspirasinya untuk wilayah Besusu Timur, khususnya menyasar kebutuhan mendesak seperti infrastruktur lingkungan dan permintaan warga yang belum terakomodasi.

“Kami akan koordinasikan dengan Pak Camat dan Pak Lurah untuk eksekusinya,” tandasnya.

Warga yang hadir dalam pertemuan tersebut berharap agar tindak lanjut dari pertemuan reses ini benar-benar bisa terealisasi.

Salah satu warga menyebut pentingnya pengawasan DPRD agar program-program tidak hanya berhenti di perencanaan.