PARIGI MOUTONG, NARASITA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong di Auditorium Kantor Bupati Parigi Moutong pada Kamis (29/10/2026).
Pertemuan strategis ini menjadi ruang dialog penting bagi kedua lembaga untuk membahas berbagai persoalan pembangunan daerah. Isu utama yang diangkat meliputi keterbatasan fiskal daerah, penanganan bencana banjir, hingga persoalan tata kelola pertambangan.
Rombongan legislatif tingkat provinsi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Moh. Arus Abdul Karim. Sejumlah anggota dewan turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Parigi Moutong menyampaikan apresiasi atas kunjungan pimpinan dan anggota DPRD Sulteng. Ia berharap kunjungan ini mampu memperkuat sinergi lintas pemerintahan dalam mendorong kemajuan daerah.
“Kami berharap kegiatan koordinasi ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan daerah,” ujar Erwin Burase, Bupati Parigi Moutong.
Bupati juga memaparkan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten bersumber dari tingginya kebutuhan belanja pegawai. Kondisi tersebut menyisakan ruang fiskal yang sangat terbatas untuk membiayai program pembangunan infrastruktur publik.
Selain masalah anggaran, wilayah Parigi Moutong juga menghadapi kerawanan bencana alam seperti banjir. Kebutuhan penanganan darurat memberikan tekanan tambahan terhadap kemampuan keuangan daerah yang sudah terbatas.
“Dukungan lintas pemerintahan sangat penting, terutama untuk memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat penanganan bencana, dan meminimalkan dampak bagi masyarakat,” tambah Erwin Burase, Bupati Parigi Moutong.
Permasalahan sektor pertambangan turut mendominasi agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut. Pemerintah kabupaten mengharapkan dukungan legislatif provinsi dalam aspek legalitas, tata kelola, dan pengawasan sesuai regulasi.
Koordinasi intensif antara DPRD Sulteng dan pemerintah kabupaten diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret. Langkah ini sekaligus memastikan kebijakan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
