PALU, NARASITA – Pemerintah Kota Palu meraih dua penghargaan prestisius dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) pada peringatan Hari Pengayoman ke-81. Kedua penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., dalam upacara khidmat yang diselenggarakan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, 19/08/2026.
Upacara peringatan Hari Pengayoman ke-81 dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, selaku inspektur upacara. Kehadiran Wakil Wali Kota Palu ini menandai apresiasi atas kinerja Pemerintah Kota Palu dalam bidang hukum.
Penghargaan pertama yang berhasil dibawa pulang Kota Palu adalah predikat AA (Istimewa) dengan nilai 86 untuk kinerja pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tahun 2025. Capaian ini menempatkan Kota Palu pada peringkat kedua di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
Tidak hanya itu, Pemerintah Kota Palu juga mendapatkan penghargaan atas partisipasinya dalam Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026. Dalam penilaian ini, Pemerintah Kota Palu sukses memperoleh predikat Istimewa, menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi hukum.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menerima langsung kedua penghargaan tersebut dari Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy. Keberhasilan Palu raih penghargaan Kemenkumham ini menjadi motivasi besar bagi jajaran Pemerintah Kota Palu.
Capaian ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kota Palu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Khususnya dalam penyelenggaraan layanan hukum, pengelolaan informasi hukum, serta pelaksanaan reformasi hukum di daerah, komitmen Kota Palu sangat jelas.
Tema peringatan Hari Pengayoman ke-81 Kemenkumham RI tahun 2026 adalah “Transformasi Digital untuk Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak.” Tema ini menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi digital untuk pelayanan hukum yang lebih mudah diakses, cepat, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Komitmen Palu raih penghargaan Kemenkumham ini sejalan dengan tema tersebut.
Melalui momentum ini, Pemerintah Kota Palu berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kemenkumham serta seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah mewujudkan pelayanan publik, khususnya di bidang hukum, yang semakin berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Predikat Palu raih penghargaan Kemenkumham ini menjadi bukti nyata keseriusan tersebut.
