Narasita.com- Bandung- Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat, Kamis (31/7/2025). Kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai mekanisme seleksi anggota Komisi Informasi serta penerapan prinsip keterbukaan dalam proses tersebut.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua III DPRD Sulteng, Ambo Dalle, diterima oleh Ketua Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Diskominfo Jawa Barat, Yulia Susanti, bersama jajaran.
Menurut Ambo Dalle, Jawa Barat dipilih sebagai tujuan koordinasi karena dinilai memiliki sistem pengelolaan informasi publik yang cukup maju. Ia menilai, pengalaman Jabar dalam proses seleksi anggota Komisi Informasi dapat menjadi referensi berharga bagi Sulteng yang tengah menyelesaikan tahapan serupa.
“Kami ingin memastikan mekanisme seleksi di Sulawesi Tengah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Pengalaman Jawa Barat bisa menjadi pembanding untuk memperkuat sistem kami,” ujar Ambo Dalle.
Selain membahas prosedur seleksi, pertemuan juga menyinggung isu tentang kemungkinan pemberian perlakuan khusus bagi calon petahana Komisi Informasi. Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Samiun, menyebut wacana tersebut muncul karena adanya pertimbangan rekam jejak dan pengalaman selama masa jabatan sebelumnya.
“Kami perlu menimbang apakah pengalaman petahana dapat menjadi nilai tambah, tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi peserta baru,” kata Samiun.
Dalam kesempatan itu, Komisi I DPRD Sulteng juga membandingkan peran lembaga terkait dalam seleksi dua institusi berbeda, yakni Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran. Berdasarkan studi mereka di Provinsi Sulawesi Barat, proses seleksi Komisi Informasi dipimpin oleh Dinas Kominfo sebagai leading sector, sementara hasil seleksi Komisi Penyiaran diserahkan kepada DPRD.
Saat ini, Komisi I DPRD Sulteng telah menyeleksi 14 calon anggota Komisi Informasi, dengan lima nama sebagai calon utama dan tiga sebagai cadangan hasil uji kelayakan dan kepatutan.
Ambo Dalle berharap, hasil kunjungan kerja ke Jawa Barat dapat memperkuat tata kelola seleksi di daerahnya.
“Kami ingin memastikan proses ini tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi yang terbuka,” ujarnya menutup pertemuan.ntz
