Narasita.com- Palu- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong Pemerintah Provinsi agar memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi gejolak ekonomi global.
Dorongan itu disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Takwin, dalam rapat paripurna DPRD Sulteng di Palu, Selasa (2/7/2025), saat menanggapi Nota Penjelasan Gubernur Sulawesi Tengah mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Menurut Takwin, meskipun realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mencapai 93,94 persen dari target Rp2,25 triliun, potensi peningkatan masih terbuka lebar. Ia menilai pengelolaan sejumlah pos retribusi daerah belum optimal.
“Masih ada ruang yang cukup besar untuk memperkuat basis PAD, khususnya dari sektor retribusi dan pajak daerah,” ujar legislator dari daerah pemilihan Donggala–Sigi itu.
Fraksi PKS juga menyoroti masih banyaknya perusahaan tambang di Sulawesi Tengah yang menggunakan kendaraan berpelat nomor luar daerah. Akibatnya, penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak masuk ke kas daerah.
Takwin menyatakan, PKS mendukung langkah Gubernur untuk mengundang perusahaan tambang berdialog bersama DPRD agar terbangun komitmen bersama dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Kami mendukung sepenuhnya langkah Gubernur untuk membangun dialog dengan perusahaan tambang agar mereka berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah ini,” katanya.
Selain itu, PKS meminta penjelasan pemerintah provinsi terkait perkembangan perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dari pemerintah pusat. Menurut fraksi ini, DBH sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah yang masih bergantung pada transfer pusat.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS juga menyinggung dinamika global, terutama konflik terbuka antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Konflik tersebut dikhawatirkan akan memicu kenaikan harga minyak dan gas dunia yang berdampak pada inflasi nasional dan daya beli masyarakat.
PKS meminta Pemprov Sulteng menyusun langkah strategis dalam perencanaan anggaran tahun 2025 guna mengantisipasi potensi dampak ekonomi dari situasi global tersebut.ntz/ist
