NARASITA, PALU — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat layanan kesehatan Sulawesi Tengah, memeratakan tenaga dokter spesialis, serta mempercepat penanganan stunting.
Permintaan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2026).
Reny mengatakan, pembangunan sektor kesehatan di Sulawesi Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan daerah.
Ia menyebutkan, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas. Sebagian di antaranya merupakan bangunan lama yang membutuhkan renovasi untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan.
“Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” ujarnya.
Selain renovasi puskesmas, peningkatan fasilitas kesehatan Sulawesi Tengah juga menjadi perhatian pemerintah provinsi, khususnya pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, serta uronefrologi di RSUD Undata.
Keterbatasan dan belum meratanya dokter spesialis di Sulawesi Tengah menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi tersebut mendorong pemerintah provinsi mengupayakan peningkatan jumlah tenaga medis melalui program pendidikan dokter spesialis.
Upaya itu dilakukan melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas. Saat ini, program pendidikan spesialis bidang penyakit dalam dan bedah telah menerima empat peserta.
Pemerintah provinsi berharap upaya tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dokter spesialis sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Dalam upaya mempercepat penanganan stunting di Sulawesi Tengah, Reny mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM).
Menurutnya, aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memantau pertumbuhan anak secara rutin setiap bulan. Pemantauan berkala diperlukan untuk membantu mengidentifikasi masalah pertumbuhan dan mendukung pemberian intervensi gizi yang sesuai.
Selain pemanfaatan aplikasi, penguatan peran kader posyandu juga dinilai penting dalam mendukung pemantauan kondisi anak di tingkat masyarakat.
Melalui pemantauan berkelanjutan, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program perbaikan gizi, terutama bagi anak-anak yang berisiko mengalami gangguan pertumbuhan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dr. Gigi Puti Sari, mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi daerah sekaligus mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Komisi IX DPR RI juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah.
Reny berharap kunjungan kerja tersebut menghasilkan rekomendasi konkret dan dukungan kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Sulawesi Tengah.
Ia berharap penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan dokter spesialis, dan percepatan penanganan stunting dapat terus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas.
