NARASITA, PALU – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar diskusi kelompok terarah atau Focus Group Discussion (FGD) untuk menyempurnakan rancangan perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Selasa(13/10/2026).
Pembahasan tersebut menyoroti pelaksanaan program Berani Sehat, keterkaitannya dengan layanan BPJS Kesehatan, serta kepastian pembayaran jasa medis bagi tenaga kesehatan.
Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah, H. Syarifuddin, mengatakan penyempurnaan regulasi diperlukan untuk mengatasi persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program kesehatan daerah.
“Ketidakjelasan aturan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung pada tenaga kesehatan yang pembayaran jasa medisnya menjadi terhambat,” kata Syarifuddin saat membuka FGD di Gedung Bidarawasia DPRD Sulawesi Tengah, Palu.
Menurut Syarifuddin, salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah perubahan perilaku peserta BPJS Kesehatan mandiri. Sejumlah peserta disebut berhenti membayar iuran rutin karena mengandalkan program layanan kesehatan yang disediakan pemerintah daerah melalui Berani Sehat.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan program kesehatan daerah tidak tumpang tindih dengan skema jaminan kesehatan nasional.
Dua Rumah Sakit Rujukan Jadi Perhatian
Selain persoalan kepesertaan, keterbatasan fasilitas kesehatan rujukan juga menjadi pembahasan dalam FGD tersebut.
Syarifuddin menyebutkan, saat ini hanya terdapat dua rumah sakit rujukan untuk program Berani Sehat di Sulawesi Tengah. Sementara itu, jumlah penduduk provinsi tersebut mencapai sekitar tiga juta jiwa.
Keterbatasan kapasitas pelayanan, ditambah belum jelasnya aturan pendukung, berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program. Situasi ini juga dapat memunculkan anggapan masyarakat bahwa rumah sakit mempersulit akses pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan program berpotensi memengaruhi kelancaran pembayaran jasa medis tenaga kesehatan.
Karena itu, DPRD Sulawesi Tengah menilai perlu ada pengaturan yang lebih spesifik dan terukur mengenai sasaran penerima manfaat serta wilayah penggunaan layanan Berani Sehat.
Pengaturan tersebut diharapkan dapat memperjelas posisi program Berani Sehat dalam sistem pelayanan kesehatan daerah sekaligus mencegah tumpang tindih dengan layanan BPJS Kesehatan.
Hak Tenaga Kesehatan Ikut Dibahas
Penyempurnaan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya diarahkan pada mekanisme pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga pada kepastian hak tenaga kesehatan.
Regulasi yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai insentif dan pembayaran jasa medis, sehingga tenaga kesehatan memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepastian aturan juga dinilai penting untuk mendukung kelancaran pelayanan serta memastikan program kesehatan pemerintah daerah berjalan sesuai sasaran.
FGD tersebut merupakan prakarsa Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah. Kegiatan itu dihadiri Ketua Komisi IV Moh. Hidayat Pakamundi, Sekretaris Komisi IV Wiwik Jumatul Rofiah, sejumlah anggota Komisi IV, tim penyusun, tenaga ahli, serta perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui pembahasan tersebut, Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah berupaya menyempurnakan regulasi penyelenggaraan kesehatan agar memberikan kepastian hukum, mendukung kelancaran pelayanan, serta melindungi hak masyarakat dan tenaga kesehatan.








