Tolitoli, NARASITA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah memperkuat akses bantuan hukum bagi 40 tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli pada hari Jumat, 13/11/2026.
Kegiatan pendampingan litigasi dan edukasi hukum tersebut terselenggara atas kerja sama antara pihak pemasyarakatan dengan Lembaga Bantuan Hukum Progresif Tolitoli.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sulteng, Herman Mulawarman, melalui Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Stady Steven Umboh, menyatakan bahwa program bantuan hukum tahanan ini penting untuk memastikan pemenuhan hak dasar setiap warga binaan.
“Kegiatan ini sangat penting, kami juga berterima kasih kepada LBH Progresif Tolitoli yang sudah memberikan pendampingan kepada tahanan di Lapas Tolitoli,” kata Stady Steven Umboh, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulteng.
Stady menegaskan bahwa akses terhadap bantuan hukum tahanan merupakan bagian penting dari pelayanan pemasyarakatan yang harus diberikan secara profesional dan berkeadilan.
“Pendampingan ini penting agar tahanan mengetahui hak-hak hukumnya serta memahami proses peradilan yang sedang dihadapi. Kami ingin memastikan akses bantuan hukum tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh para tahanan,” tegas Stady Steven Umboh, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulteng.
Koordinator Advokasi LBH Progresif Tolitoli, Darpian, menyampaikan materi mengenai hak-hak tahanan, tahapan proses litigasi, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan perkara pidana kepada para peserta.
“Kami berharap para tahanan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai posisi hukum dan tahapan peradilan yang sedang mereka jalani. Dengan begitu, mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu ditempuh serta hak-hak yang harus tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung,” jelas Darpian, Koordinator Advokasi LBH Progresif Tolitoli.
Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Tolitoli, I Putu Arta Wibawa, menerangkan bahwa komitmen pemenuhan hak tersebut telah dibentuk melalui Perjanjian Kerja Sama.
“Pemenuhan hak warga binaan menjadi hal utama bagi kami dalam menyelenggarakan program pemasyarakatan. Kami juga selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan para stakeholder dan pihak terkait, salah satunya bersama LBH Progresif Tolitoli dalam pendampingan bantuan litigasi bagi tahanan,” terang I Putu Arta Wibawa, Kasi Bimbingan Narapidana Anak Didik dan Kegiatan Kerja Lapas Tolitoli.
Rangkaian kegiatan bantuan hukum tahanan ini dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif dan tanya jawab agar para peserta dapat menyampaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi secara langsung.
Salah satu tahanan berinisial HS mengaku merasa terbantu dan bersyukur karena mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai hak-hak serta proses peradilan yang sedang dijalaninya.
“Dengan penjelasan secara menyeluruh, kami dapat memahami setiap hak-hak sebagai tahanan dan proses peradilan yang sedang dijalani,” ungkap HS, Tahanan Lapas Tolitoli.
Melalui Ditjenpas, Kanwil Ditjenpas Sulteng terus mendorong kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan pelayanan pemasyarakatan yang transparan, humanis, dan berkeadilan bagi seluruh tahanan.
