JAKARTA, NARASITA – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berkonsultasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga.
Konsultasi tersebut berlangsung di Gedung H lantai 14, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Rombongan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, H. Moh. Hidayat Pakamundi, dan diterima langsung oleh Direktur Produk Hukum Daerah, Imelda Sormin.
Turut hadir dalam kegiatan itu sejumlah anggota Komisi IV DPRD Sulteng, yakni Zalzulmida Djanggola, Wiwik Jumatul Rofiah, Sri Atun, Rahmawati M. Noor, Nurmansyah Bantilan, Winiar Hidayat, Risnawati, Baharudin Sapi’i, dan Maryam Tamoreka.
Konsultasi ini dilakukan untuk menggali masukan dan memperdalam pemahaman mengenai substansi serta implementasi Perda Pembangunan Ketahanan Keluarga. Upaya tersebut dinilai penting guna memastikan regulasi daerah tetap relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.
Ketahanan keluarga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan sejahtera. Keluarga tidak hanya menjadi lingkungan pertama dalam pembentukan karakter dan nilai kehidupan, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Oleh karena itu, pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 2019 membutuhkan pemahaman regulasi yang komprehensif, arah kebijakan yang jelas, serta sinergi antarpemangku kepentingan.
Melalui konsultasi dengan Kemendagri, Komisi IV DPRD Sulteng berupaya memperoleh perspektif dan masukan yang dapat mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, khususnya dalam memastikan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah agar lebih responsif terhadap persoalan sosial dan kebutuhan pembangunan.
Komisi IV DPRD Sulteng berharap koordinasi tersebut dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga di Sulawesi Tengah, sehingga mampu mendorong terwujudnya keluarga yang tangguh, mandiri, harmonis, dan sejahtera.rls
