PALU, NARASITA – Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Tengah Mahfud Masuara menghadiri rapat analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Sulteng dari perspektif Hak Asasi Manusia di Palu pada 11/11/2026.
Kegiatan yang berlangsung di Rumah Makan Raja Kuring tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak untuk memastikan setiap regulasi daerah memenuhi prinsip keadilan.
Rapat ini membahas lima rancangan aturan strategis termasuk Ranperda tentang Bantuan Hukum, Kawasan Tanpa Rokok di Morowali, serta perlindungan tenaga kerja sektor informal.
Pembahasan mendalam ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan produk hukum daerah tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Dalam kesempatan tersebut, Mahfud Masuara menyampaikan bahwa DPRD Sulteng berkomitmen penuh untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berpihak kepada masyarakat.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud Masuara, Anggota Komisi I DPRD Sulteng.
Evaluasi menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga pembahasan ini diharapkan mampu mencegah aturan diskriminatif serta memberikan perlindungan yang setara bagi seluruh warga.
Berbagai masukan dari Biro Hukum Setda Sulteng dan instansi terkait akan menjadi bahan penyempurnaan agar Ranperda Sulteng yang disahkan benar-benar berkualitas.
Kehadiran perwakilan legislatif dalam forum ini menegaskan dukungan penuh DPRD Sulteng terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan hukum.
Dengan adanya evaluasi ini, produk hukum yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta mendukung kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tengah.
