PALU, NARASITA – Anggota Komisi C DPRD Kota Palu dari Fraksi NasDem, Mutmainah Korona, mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengakomodasi kebutuhan mendasar pelaku usaha, mulai dari akses permodalan hingga layanan hukum gratis.
Menurut Mutmainah, regulasi tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan usaha masyarakat. Perda yang disusun, kata dia, tidak boleh berhenti sebagai payung hukum, tetapi harus menghadirkan kebijakan yang dapat diakses dan dirasakan langsung oleh pelaku UMKM.
“Yang paling penting adalah bagaimana area mereka berusaha, kemudian mendapatkan akses modal, dan ketika membutuhkan layanan hukum, mereka bisa mendapatkan layanan secara gratis. Saya kira itu bagian yang perlu diakomodasi dalam Ranperda ini,” ujarnya, Senin (12/10/2026).
Ia menilai, kepastian ruang berjualan menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah kota. Pelaku usaha kecil harus memperoleh kesempatan yang adil untuk menjalankan kegiatan ekonomi, termasuk melalui kebijakan afirmatif dalam pemanfaatan area berjualan.
Mutmainah mencontohkan usulan alokasi 30 persen bagi pelaku usaha kecil, sementara 70 persen lainnya berbayar. Namun, rincian penerapan dan mekanisme kebijakan tersebut masih perlu dipastikan dalam pembahasan Ranperda.
Di sektor pembiayaan, ia menilai pemerintah kota perlu berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan pelaku UMKM dengan sumber dukungan yang tersedia. Menurutnya, pemerintah tidak dapat mencampuri kewenangan perbankan dalam menentukan kebijakan kredit karena setiap bank memiliki ketentuan tersendiri.
Sebagai alternatif, pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan perusahaan maupun lembaga yang memiliki program tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR).
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelompok usaha, membantu keberlanjutan bisnis, serta membuka peluang pengembangan usaha bagi pelaku UMKM yang membutuhkan pendampingan.
Selain permodalan, Mutmainah menekankan pentingnya penguatan inkubator bisnis agar pendampingan terhadap UMKM berlangsung secara berkelanjutan. Pelaku usaha perlu dibantu untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan bisnis, memperluas jaringan pemasaran, dan mengembangkan skala usahanya.
Ia berharap Ranperda tersebut mampu menjadi dasar kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih terarah, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pendampingan agar usaha masyarakat dapat berkembang.
“Harapannya, usaha bisa didampingi dan dipetakan perkembangannya, dari level awal sampai benar-benar naik kelas,” katanya.
Dengan demikian, pembahasan Ranperda diharapkan tidak hanya berfokus pada pengaturan kelembagaan, tetapi juga menjamin tersedianya dukungan konkret bagi pelaku usaha kecil di Kota Palu.
