PALU, NARASITA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalokasikan anggaran sebesar Rp33,73 miliar untuk program Penguatan Kelautan dan Perikanan Sulteng. Dana ini ditujukan untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, serta memperkuat pengelolaan ruang laut dan pengawasan pelaku usaha, sesuai laporan pada Kamis (10/09/2026).
Moh. Syafar DB, Kepala Bidang Budidaya dan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan dibagi ke dalam lima program utama.
“Anggaran yang disiapkan untuk sejumlah program kelautan dan perikanan mencapai Rp33,73 miliar,” kata Syafar dalam konferensi pers Berani Sejahtera yang diselenggarakan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosantika) Sulawesi Tengah.
Rincian alokasi anggaran Penguatan Kelautan dan Perikanan Sulteng ini meliputi Rp7,62 miliar untuk infrastruktur pelabuhan, Rp15,46 miliar untuk sarana produksi perikanan tangkap, Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya dan P2HP, Rp1,85 miliar untuk pengelolaan ruang laut, serta Rp3,64 miliar untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP).
Pada sektor perikanan tangkap, fokus utama adalah peningkatan produksi dan penanggulangan kemiskinan. Infrastruktur pelabuhan seperti Pelabuhan Perikanan Mato dan Pelabuhan Perikanan Lafeu akan mendapatkan suntikan dana masing-masing Rp1,62 miliar dan Rp6 miliar.
Selain itu, Rp2,26 miliar dialokasikan untuk bantuan sarana dan prasarana perikanan tangkap bagi 51 rumah tangga miskin, dan Rp13,20 miliar untuk peningkatan produksi yang menyasar 114 kelompok nelayan, sebagai bagian dari Penguatan Kelautan dan Perikanan Sulteng.
Data menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap Sulawesi Tengah meningkat signifikan dari 271.865,95 ton pada tahun 2024 menjadi 328.393,08 ton pada tahun 2025, mencatatkan kenaikan sekitar 20,8 persen.
Donggala menjadi daerah penyumbang produksi perikanan tangkap tertinggi pada 2025 dengan 80.180,70 ton. Diikuti Morowali (40.225,30 ton), Banggai Laut (37.438,88 ton), Parigi Moutong (31.534,10 ton), dan Banggai (29.240,50 ton).
Di sektor perikanan budidaya, Pemprov Sulteng mengalokasikan Rp5,16 miliar untuk sarana produksi budidaya serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Program ini termasuk penyediaan sarana budidaya air tawar dengan sistem bioflok, sarana produksi rumput laut bagi rumah tangga miskin, serta fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
Sebesar Rp345 juta dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan bagi 23 rumah tangga, Rp3,74 miliar untuk peningkatan produktivitas 46 kelompok pembudidaya, dan Rp1,07 miliar untuk sarana pengolahan dan pemasaran bagi 23 kelompok. Ini adalah bagian integral dari upaya Penguatan Kelautan dan Perikanan Sulteng.
Produksi perikanan budidaya pada 2025 tercatat sementara mencapai 330.058,72 ton. Banggai Kepulauan menduduki peringkat teratas dengan 242.639,99 ton, diikuti Banggai Laut (21.915,83 ton), Parigi Moutong (19.945,35 ton), Donggala (14.771,99 ton), dan Tojo Una-Una (8.921,54 ton).
Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Sulawesi Tengah pada Januari 2026 tercatat 102,24, menunjukkan kondisi usaha nelayan yang menguntungkan. Namun, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) masih di angka 91,43, menandakan adanya tantangan di subsektor budidaya.
Tantangan tersebut meliputi kenaikan biaya produksi, fluktuasi harga hasil budidaya, produktivitas yang belum optimal, serta keterbatasan modal. Upaya Penguatan Kelautan dan Perikanan Sulteng diharapkan dapat mengatasi kendala ini.
Pemprov Sulteng juga memperkuat pengelolaan ruang laut melalui rehabilitasi ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran Rp1,85 miliar digunakan untuk rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, pembangunan apartemen ikan, serta fasilitasi alokasi ruang laut dan pemberdayaan kelompok masyarakat pesisir.
Aspek pengawasan juga menjadi prioritas. Tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan meningkat dari 82,12 persen pada 2025 menjadi 94,40 persen pada Triwulan II 2026. Sebanyak 326 pelaku usaha dinyatakan patuh pada 2025, terdiri dari berbagai sektor.
Pengawasan didukung Vessel Monitoring System (VMS) senilai Rp708 juta untuk 118 unit kapal, serta perlengkapan untuk delapan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) senilai Rp1,74 miliar. Program Penguatan Kelautan dan Perikanan Sulteng ini diharapkan mendorong peningkatan produksi perikanan secara berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan, serta memastikan pemanfaatan ruang laut tetap terjaga dan diawasi.
