PALU, NARASITA – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah meluruskan informasi mengenai mekanisme pembiayaan Program Berani Sehat yang sempat dinilai memicu masalah keuangan di RSUD Undata pada 12/11/2026.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Program Berani Sehat sama sekali tidak menggunakan maupun mengurangi anggaran operasional internal rumah sakit rujukan tersebut.
Pembiayaan klaim pelayanan kesehatan bagi peserta Program Berani Sehat tetap menjadi tanggung jawab penuh BPJS Kesehatan melalui mekanisme tarif Indonesian Case-Based Groups.
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah,” kata dr. Syahriar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
Kebijakan strategis ini dijalankan berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat miskin.
Peningkatan kunjungan pasien di fasilitas kesehatan seiring pelaksanaan Program Berani Sehat merupakan konsekuensi wajar dari semakin terbukanya akses layanan bagi warga rentan secara ekonomi.








