Parlemen

Pengawasan DPRD Sulteng, Belajar Pola Efektif dari DPRD Bali

Komisi I DPRD Sulteng mempelajari pola pengawasan DPRD Bali demi memperkuat efektivitas program pemerintah daerah.

Pengawasan DPRD Sulteng
Foto:Humas DPRD Sulteng

PALU, NARASITA – Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendalami pola pengawasan pemerintahan daerah yang diterapkan oleh DPRD Provinsi Bali pada Kamis (05/11/2026), demi memperkuat efektivitas pengawasan legislatif terhadap program pemerintah daerah agar sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat.

Rombongan legislatif tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, bersama sejumlah anggota komisi termasuk Dr. I Nyoman Slamet, serta didukung unsur Sekretariat DPRD dan tenaga ahli saat melakukan koordinasi di Denpasar.

Sri Indraningsih Lalusu menyatakan bahwa kunjungan kerja ini menjadi momentum penting bagi lembaganya untuk memperoleh referensi langsung mengenai praktik pengawasan yang dinilai berhasil diterapkan di daerah lain.

“Kami ingin memperoleh informasi dan pengalaman secara langsung mengenai bagaimana DPRD Bali menjalankan fungsi pengawasan, membangun koordinasi dengan perangkat daerah, serta memastikan program-program pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Sri Indraningsih Lalusu, Ketua Komisi I DPRD Sulteng.

Dalam pertemuan tersebut, fokus pembahasan tertuju pada pola koordinasi rutin antara komisi DPRD dengan organisasi perangkat daerah sebagai mitra kerja guna membahas program berjalan, rencana kegiatan, hingga anggaran.

Selain koordinasi tatap muka, Pengawasan DPRD Sulteng juga memperdalam mekanisme peninjauan lapangan yang melibatkan perangkat daerah terkait demi memperoleh gambaran utuh pelaksanaan program.

“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pembahasan di ruang rapat, tetapi DPRD juga perlu memperoleh informasi langsung di lapangan sehingga dapat mengetahui kesesuaian antara perencanaan, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah daerah,” kata I Nyoman Slamet, Anggota DPRD Sulteng.

Pembahasan berlanjut pada mekanisme tindak lanjut hasil Panitia Khusus yang diserahkan kepada komisi terkait agar persoalan tetap terawasi secara berkelanjutan sesuai kewenangan kelembagaan.

Melalui studi referensi ini, Pengawasan DPRD Sulteng diharapkan semakin berkualitas dan mampu membangun hubungan kerja yang lebih sinergis dengan pemerintah daerah melalui evaluasi berkala dan penguatan lapangan.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *