TOUNA, NARASITA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) bersama sejumlah instansi terkait memulai pembahasan serius mengenai rancangan rekomendasi guna pencegahan normalisasi LGBT Touna. Rapat lintas sektor ini bertujuan untuk menyusun kerangka Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur isu tersebut.
Rapat penting ini diselenggarakan pada Jumat, 26/09/2026, sekitar pukul 14.30 WITA, bertempat di Ruang Rapat Besar Kantor Bupati Touna, Jalan Merdeka, Kota Bumi Mas, Kecamatan Ratolindo. Agenda utamanya adalah tindak lanjut rekomendasi terkait pencegahan normalisasi LGBT Touna.
Kasat Intelkam Polres Touna, Iptu Amil Amrilah, A.Md., hadir mewakili Kapolres Touna. Turut hadir pula Sekretaris Daerah Touna Alfian Matajeng, S.Pd., M.AP., perwakilan Kejaksaan Negeri Touna, Pabung, perwakilan dari Kementerian Agama, serta anggota DPRD Touna. Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah dan organisasi kemasyarakatan juga berpartisipasi aktif dalam diskusi ini.
Dalam rapat tersebut, para peserta fokus membahas dan menyusun rancangan rekomendasi lintas sektor yang akan menjadi bahan dasar bagi penyusunan Perbup dan Perda. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam upaya pencegahan normalisasi LGBT Touna dan penguatan norma sosial.
Kapolres Touna, melalui Kasat Intelkam Iptu Amil Amrilah, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. Sinergi ini dibutuhkan untuk upaya edukasi, pencegahan, dan penanganan perilaku berisiko yang berkaitan dengan kesehatan, ketertiban umum, serta norma sosial dan budaya di masyarakat.
“Polres Touna mendukung penguatan sinergi lintas sektor serta penyusunan regulasi yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Iptu Amil Amrilah.
Ia menambahkan bahwa upaya ini juga perlu dibarengi dengan pengawasan terpadu. Pengawasan tersebut meliputi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta perlindungan terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi bagian integral dari strategi pencegahan normalisasi LGBT Touna.
Diharapkan, rapat lintas sektor ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi bahan pertimbangan utama bagi Pemerintah Kabupaten Touna dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan efektif.
