PALU, NARASITA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus memperkuat sinergi BPJS Kesehatan untuk memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui Program Berani Sehat. Penguatan kolaborasi ini dibahas dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Sulawesi Tengah di Ruang Rapat Polibu Kantor Gubernur pada 21/09/2026, guna mengevaluasi serta menyamakan persepsi pelaksanaan JKN, terutama dalam mendukung program kesehatan.
Forum tersebut melibatkan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini menjadi momentum krusial untuk mengevaluasi pelaksanaan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah, khususnya dalam mendukung Program Berani Sehat dan memperkuat sinergi BPJS Kesehatan.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido,menegaskan bahwa kolaborasi dengan BPJS Kesehatan adalah bagian penting untuk memastikan program kesehatan pemerintah benar-benar melayani masyarakat yang membutuhkan. Fokus utama adalah meningkatkan sinergi BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah.
“Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk menyamakan kembali persepsi kita dalam pelayanan kesehatan, khususnya kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Berani Sehat,” kata Reny.
Menurut Wagub Reny, sejak Program Berani Sehat dilaksanakan, pemerintah daerah berupaya memperluas cakupan kepesertaan. Hal ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa terkendala administrasi, berkat sinergi BPJS Kesehatan yang kuat.
Hingga saat ini, sekitar 217 ribu masyarakat Sulawesi Tengah telah menikmati manfaat Program Berani Sehat. Capaian tersebut membuktikan bahwa kolaborasi pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam memperluas akses pelayanan kesehatan, yang merupakan hasil nyata dari sinergi BPJS Kesehatan.
Reny menjelaskan, salah satu kekuatan Berani Sehat terletak pada pemanfaatan aplikasi SeHati yang memungkinkan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan. Ini terjadi meskipun mereka menghadapi persoalan status kepesertaan BPJS Kesehatan, menunjukkan pentingnya sinergi BPJS Kesehatan dengan teknologi.
Melalui integrasi tersebut, pasien yang belum memiliki kartu atau mengalami status kepesertaan yang tidak aktif dapat langsung diverifikasi melalui aplikasi SeHati. Dengan demikian, proses pelayanan dapat dilakukan lebih cepat, hasil dari sinergi BPJS Kesehatan dan sistem informasi.
“Aplikasi SeHati ini terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dukcapil dan Dinas Sosial. Ini yang harus kita terus perkuat supaya masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak terhambat karena persoalan administrasi,” jelasnya.
Ia menilai pembaruan data menjadi salah satu kunci keberhasilan kerja sama tersebut. Oleh karena itu, Reny meminta seluruh pihak terkait, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, untuk memperbarui data secara berkala agar pemerintah dapat mengetahui secara akurat masyarakat yang membutuhkan intervensi jaminan kesehatan, meningkatkan sinergi BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah.
Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat sekaligus menghindari terjadinya data ganda atau data yang sudah tidak relevan. Ini adalah bagian penting dari optimalisasi sinergi BPJS Kesehatan.
“Data ini harus terus kita update. Kalau datanya akurat, kita bisa mengetahui siapa yang harus kita bantu dan pelayanan bisa diberikan dengan lebih tepat,” tegasnya.
Reny juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam membiayai jaminan kesehatan masyarakat. Pada 2026, pemerintah provinsi mengalokasikan sekitar Rp121 miliar untuk pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, pemerintah provinsi juga membantu membiayai masyarakat kurang mampu yang belum dapat ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota, memperkuat sinergi BPJS Kesehatan dalam pembiayaan.
Pada 2025, dukungan pembiayaan tersebut mencapai sekitar Rp68 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.
“Pemerintah provinsi hadir untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Kita bekerja untuk rakyat Sulawesi Tengah,” kata Reny.
Lebih lanjut, Wagub Reny menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Kesehatan tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan. Namun, harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan, menjadi tujuan utama sinergi BPJS Kesehatan.
Ia meminta seluruh pihak menjadikan berbagai tantangan yang masih ditemukan di lapangan sebagai persoalan bersama yang harus diselesaikan melalui koordinasi dan kolaborasi. Hal ini demi memperkuat sinergi BPJS Kesehatan dalam mengatasi masalah di lapangan.
“Apapun masalah dan tantangannya, mari kita hadapi bersama. Yang paling penting adalah masyarakat Sulawesi Tengah mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik,” pungkasnya.
Forum tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi bersama terhadap penyelenggaraan jaminan kesehatan di Sulawesi Tengah. Termasuk memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sinergi BPJS Kesehatan.
Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dr. Dra. Novalina., Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dr. Syahriar, Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Hidayat Pakamundi, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan beserta jajaran BPJS Kesehatan Regional Sulawesi Tengah serta pemangku kepentingan terkait.
