MAKASSAR, NARASITA – Otoritas Jasa Keuangan resmi meluncurkan Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah dalam ajang Indonesia Islamic Finance Summit 2026 di Makassar pada Senin, 02/11, guna memperkuat ekosistem ekonomi halal nasional yang hingga September 2026 mencatat total aset Rp3.307,73 triliun dengan pertumbuhan 9,28 persen secara tahunan.
Penyelenggaraan forum tersebut bertujuan untuk mempercepat kelembagaan, inovasi produk, serta integrasi ekosistem lintas sektor demi meningkatkan daya saing industri keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah diharapkan mampu menyelaraskan arah kebijakan seluruh sektor jasa keuangan syariah secara terintegrasi.
Tentunya tema ini semakin menegaskan komitmen kita bahwa pengembangan keuangan syariah tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Yang kita butuhkan adalah ekosistem keuangan dan keuangan sosial syariah yang saling terhubung dan menguatkan.
kata Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.
Harapannya, blueprint ini akan menjadi milestone penting dan menjadi sebuah panduan untuk kita semua agar kita semua nanti punya lompatan besar, bukan sekadar pertumbuhan yang bersifat gradual dalam pengembangan keuangan syariah nasional.
kata Friderica Widyasari Dewi, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.
Selain peluncuran dokumen strategis tersebut, OJK bersama Kementerian Agama juga memperkenalkan Sinergi Kota Wakaf sebagai langkah konkret dalam memperkuat keterhubungan antara sektor keuangan syariah komersial dan sosial. Sinergi ini dirancang untuk memaksimalkan potensi dana sosial islam dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas di berbagai daerah.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyampaikan dukungan penuh melalui implementasi program Syariah First di wilayahnya. Sebanyak 21 dari 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan telah mengalihkan Rekening Kas Umum Daerah ke layanan perbankan syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
