Palu, NARASITA – Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menilai pembagian Dana Bagi Hasil atau DBH belum mencerminkan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor pertambangan nikel dan emas.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi Keadilan Fiskal untuk Mengatasi Dampak Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi dari Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah yang digelar pada 09/11/2027.
Menurut Musliman, ketimpangan DBH Tambang Sulteng membuat kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya menikmati manfaat besar dari industri ekstraktif yang beroperasi di wilayahnya.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah perbedaan penerimaan antara aktivitas pertambangan di mulut tambang dan kegiatan pengolahan di kawasan industri yang memerlukan evaluasi insentif.
Pemerintah provinsi bahkan telah membentuk tim judicial review untuk mengkaji ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Mineral dan Batu Bara agar aturan pembagian keuntungan dapat diperluas.
Kajian tersebut diarahkan untuk melihat peluang perluasan keuntungan perusahaan yang selama ini dinilai hanya menguntungkan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
“Pembagian penerimaan antara aktivitas di mulut tambang dan kawasan pengolahan harus dikaji ulang agar daerah penghasil tidak terus dirugikan,” ujar Musliman, Anggota DPRD Sulawesi Tengah.
Selain masalah fiskal, Musliman juga menyoroti kerusakan lingkungan yang mengancam sektor pertanian dan perikanan akibat aktivitas pertambangan di berbagai wilayah.
Ia mencontohkan kondisi di Desa Mayayap, Kabupaten Banggai, di mana operasional perusahaan berdampak langsung terhadap saluran air dan mematikan produktivitas penggilingan padi warga.
“Produksi penggilingan padi yang sebelumnya mencapai sekitar 800 ton per tahun kini tidak lagi berjalan akibat rusaknya sumber pengairan sawah,” kata Musliman, Anggota DPRD Sulawesi Tengah.
Menghadapi situasi ini, pemerintah daerah menyiapkan sanksi tegas berupa pemberhentian sementara operasional jika perusahaan mengabaikan kewajiban reklamasi dan kompensasi.
“Penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan pemberian kompensasi semata, melainkan pemulihan total sumber penghidupan masyarakat yang terdampak,” tegas Musliman, Anggota DPRD Sulawesi Tengah.
Lemahnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan badan usaha juga menjadi catatan penting dalam pengelolaan DBH Tambang Sulteng ke depan.
Meski telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026, pembentukan forum pelaksana lintas sektor dinilai mendesak untuk segera diwujudkan agar program perusahaan lebih terarah.
Di sisi lain, penarikan kewenangan ke pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas dalam menangani dampak sosial dan lingkungan secara mandiri.
Dengan APBD sekitar Rp4,9 triliun, pemerintah daerah sangat bergantung pada percepatan pencairan kekurangan DBH Tambang Sulteng untuk membiayai program prioritas masyarakat.
