PALU, NARASITA – Indonesian Parliamentary Center berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu menggelar diskusi terkait Dana Bagi Hasil dan keadilan fiskal dalam pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tengah, Senin 9/11/0/2027.
Diskusi tersebut membahas persoalan pembagian penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, termasuk Dana Bagi Hasil yang disebut belum dibayarkan kepada Sulawesi Tengah serta potensi dampaknya terhadap penerimaan daerah.
Program Officer Indonesian Parliamentary Center, Gede Oka, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya melanjutkan forum serupa yang telah diselenggarakan di Palu pada tahun sebelumnya untuk mengawal kebijakan daerah.
Menurutnya, pertemuan sebelumnya telah menghasilkan dokumen kebijakan yang memuat sejumlah catatan dan rekomendasi mengenai pengelolaan sumber daya alam serta kebijakan transisi energi di daerah.
“Kami sudah tiga kali menggelar forum serupa. Tahun lalu kami juga datang ke Palu dan menghasilkan sebuah policy brief. Hari ini kami kembali untuk menindaklanjuti pembahasan sebelumnya sekaligus mengangkat isu baru, khususnya mengenai Dana Bagi Hasil,” kata Gede Oka.
Ia menjelaskan, terdapat empat persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan tata kelola sumber daya alam dan transisi energi di Sulawesi Tengah meliputi persoalan fiskal, pendanaan transisi energi, tata kelola energi terbarukan, dan keadilan bagi masyarakat di daerah penghasil.
Pada aspek fiskal, lembaga tersebut menyoroti Dana Bagi Hasil sekitar Rp530 miliar yang disebut belum dibayarkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta potensi pengaruh Keputusan Menteri ESDM terhadap penerimaan sektor pertambangan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena dapat berdampak bukan hanya pada penerimaan yang belum dibayarkan, tetapi juga terhadap pembagian Dana Bagi Hasil pada tahun-tahun berikutnya.
“Persoalan ini perlu dilihat secara serius. Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan saja sudah menjadi persoalan bagi daerah, sementara ke depan penerimaan dari sektor pertambangan juga berpotensi terdampak. Pembagiannya harus dilakukan secara proporsional dan adil,” ujar Gede Oka.
Selain persoalan fiskal, diskusi juga menyoroti pendanaan transisi energi di mana komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi dinilai perlu diikuti dengan dukungan pendanaan yang memadai dari berbagai pihak terkait.
Ia menyebutkan dari potensi pendanaan transisi energi sebesar 21,4 miliar dollar AS, realisasi yang tercatat dalam paparannya baru sekitar 3,4 miliar dollar AS dengan sebagian besar masih berbentuk pinjaman.
Di sisi lain, persoalan keadilan bagi masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam juga menjadi perhatian karena masyarakat di sekitar wilayah kegiatan harus berhadapan dengan berbagai konsekuensi sosial dan lingkungan.
“Ketika daerah belum menerima Dana Bagi Hasil secara optimal, masyarakat justru sudah merasakan dampak dari eksploitasi sumber daya alam. Karena itu, kita perlu berbicara tentang bagaimana manfaat pengelolaan sumber daya alam bisa dirasakan secara lebih adil oleh daerah dan masyarakat,” kata Gede Oka.
