PALU, NARASITA – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido turun langsung memfasilitasi penyelesaian konflik agraria LIK Tondo di Kota Palu pada Senin (09/11/2026), demi memastikan 18 kepala keluarga mendapatkan hunian yang layak.
Penyelesaian konflik agraria LIK Tondo ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dengan dihadiri Ketua Satgas PKA Eva Bande.
Gubernur Anwar Hafid menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah penting dalam penyelesaian konflik agraria secara humanis, dengan mengedepankan perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat hanya karena merupakan kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur, sebab setiap kebijakan harus dikawal hingga tuntas.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujar Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.
Dalam kesepakatan penanganan konflik agraria LIK Tondo tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi keluarga penerima manfaat, termasuk instalasi air bersih dan listrik.
Sementara itu, pihak perusahaan berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo dengan sertifikat Hak Guna Bangunan berukuran 7 x 16 meter yang dijamin dalam kondisi bersih dan bebas sengketa.
Pengukuran lahan dilakukan oleh BPN Kota Palu, sedangkan pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang dilaksanakan perusahaan paling lambat 10 November 2026 agar pemindahan warga dapat berlangsung bertahap hingga April 2027.
Anwar Hafid turut meminta Pemerintah Kota Palu mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti jalan lingkungan dan drainase, serta mengapresiasi seluruh pihak yang telah membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkap Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.
Perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, dan seluruh pihak atas kepedulian serta upaya menyelesaikan konflik tempat tinggal yang selama ini membayangi kehidupan mereka.
“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ujar perwakilan warga LIK Tondo.
