NARASITA, PALU – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Tengah mendorong agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memprioritaskan pembangunan manusia dan penguatan ketahanan keluarga.
Fraksi PKS menilai sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga perlu mendapat perhatian serius dalam arah kebijakan pembangunan daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027, Rabu (7/10/2026).
Legislator yang akrab disapa Bunda Wiwik itu mengatakan, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan keluarga juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD harus membangun manusia dan keluarga. Pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga harus menjadi bagian integral dari pembangunan Sulawesi Tengah,” ujar Bunda Wiwik.
Menurut dia, kebijakan anggaran daerah perlu diarahkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, termasuk melalui program-program yang mendukung kualitas hidup keluarga.
Bunda Wiwik, yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah dan Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (Bipeka) DPW PKS Sulawesi Tengah, menekankan pentingnya menempatkan ketahanan keluarga sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan kebijakan anggaran.
Karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah memastikan setiap program yang dibiayai melalui APBD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memiliki manfaat yang nyata.
Dorong Anggaran Berbasis Kinerja
Selain pembangunan manusia, Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan APBD 2027.
Fraksi tersebut menilai setiap program pemerintah daerah harus memiliki target, indikator, serta hasil yang terukur. Dengan demikian, efektivitas penggunaan anggaran dapat dievaluasi secara jelas.
Penerapan anggaran berbasis kinerja dinilai penting untuk memastikan alokasi anggaran tidak sekadar terserap, tetapi juga menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.
Pada sektor pendapatan, Fraksi PKS mendorong pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, upaya peningkatan PAD tersebut diharapkan dilakukan secara sehat dan adil, tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat.
Sementara di sektor ekonomi, APBD 2027 diharapkan mampu memperluas kesempatan usaha, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Fraksi PKS menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menghasilkan pembangunan secara fisik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tengah.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari sikap Fraksi PKS dalam pembahasan RAPBD 2027, dengan menempatkan pembangunan manusia, ketahanan keluarga, dan penguatan ekonomi masyarakat sebagai sejumlah prioritas yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran daerah.rlis
