PALU, NARASITA – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid Siapkan Mediasi PHK untuk memperjuangkan hak 40 pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja dari PT LII dan PT GNI di ruang kerjanya pada 09/11/2026.
Pertemuan yang melibatkan Serikat Pekerja Tadulako tersebut membahas persoalan ketenagakerjaan secara mendalam agar proses PHK dipastikan mengikuti mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Anwar menegaskan bahwa hubungan industrial tidak boleh diselesaikan secara sepihak dan komunikasi terbuka harus diutamakan agar setiap persoalan dapat diselesaikan secara adil.
“Kalau memang ada persoalan, kita selesaikan melalui mediasi. Tetapi semua harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Jangan sampai ada pekerja yang dirugikan karena proses yang tidak sesuai dengan ketentuan,” tegas Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penyelesaian hubungan industrial tersebut harus didasarkan pada fakta dan aturan tanpa ada unsur pribadi atau ketidaksukaan terhadap individu tertentu.
Pemerintah provinsi juga meminta pihak serikat pekerja untuk segera menyerahkan data pekerja yang belum terakomodasi agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid Siapkan Mediasi lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada 11/11/2026 dengan mengundang pihak manajemen perusahaan yang memiliki kewenangan penuh.
Pemerintah turut menyiapkan fasilitas kantor, sarana pendukung, hingga kendaraan operasional untuk memudahkan mobilisasi para pekerja dan perwakilan perusahaan dalam proses penyelesaian ini.
“Kita ingin persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang baik. Karena itu, saya minta data pekerja segera diserahkan dan pihak perusahaan kita undang untuk duduk bersama. Pemerintah akan mengawal proses ini agar hak-hak pekerja mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujar Anwar Hafid.
